Legislator Dorong PLN Perkuat Listrik untuk Pertanian dan EBT Berbiaya Rendah

01-07-2025 /
Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustiana saat RDP Komisi XII dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Dirut PT. PLN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (30/06/2025). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustiana menyoroti pentingnya dukungan PLN terhadap sektor pertanian melalui program elektrifikasi. Menurutnya, ketahanan energi harus berjalan seiring dengan ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama pemerintah.

 

“Bersinggungan dengan program listrik masuk desa, mengenai listrik untuk masuk sawah ini untuk electrifying bagaimana mendukung tentunya selain ketahanan energi kita bersinergi dengan ketahanan pangan juga, dua-duanya adalah program utama dari Pak presiden,” ujarnya dalam RDP Komisi XII dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Dirut PT. PLN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (30/06/2025).

 

Ia juga mempertanyakan kesiapan PLN dalam mendukung sektor pertanian di berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua, yang sebagian besar penduduknya adalah petani. “Sehubungan dengan itu bagaimana tingkat regenerasi PLN untuk mendukung sektor pertanian di dalam mewujudkan swasembada pangan bagi daerah-daerah di Indonesia baik dari Aceh sampai Papua yang memang merupakan stronghold basis dan majority penduduknya adalah petani?” tanyanya.

 

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar itu turut menyoroti pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, PLN perlu mempertimbangkan biaya yang efisien dalam membangun pembangkit listrik berbasis EBT. “Terakhir, juga terkait EBT ini kan sebetulnya potensinya bermacam-macam ada (tenaga) hidro, bio, surya dan sebagainya. Nah apakah PLN di dalam pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT ini dengan mempertimbangkan pendekatan secara cost-nya,” ujarnya.

 

Ia berharap pembangunan pembangkit EBT dapat mengutamakan teknologi yang berbiaya rendah agar tetap sejalan dengan keterbatasan anggaran. “Jadi yang dipilih sekarang ini memang oleh PLN untuk dibangun secara masif itu yang memang cost-nya murah dan affordable sehingga kita mempertimbangkan kita itu selalu berbicara masalah budget.Kami berharap kalau memang pembangunan untuk pembangkit listrik berbasis EBT ini bisa dipertimbangkan yang paling murah cost-nya bisa juga nanti membantu tentunya di dalam program bisnis ini berjalan,” tegasnya. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Perlu Evaluasi Tata Kelola Tambang Timah untuk Minimalkan Illegal Mining
15-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola pertambangan timah untuk meminimalkan...
Tata Kelola Pertimahan Harus Lebih Melibatkan Masyarakat
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola industri pertimahan yang...
Komisi XII Tegaskan Keadilan Sosial dalam Penyediaan BBM dan Listrik di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya menjaga keterjangkauan (affordability) bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat,...
Dipo Nusantara Soroti Kelangkaan dan Antrean Panjang BBM di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menimbulkan antrean panjang di...